Menggugat isi BBM Nazaruddin

INILAH.COM, Jakarta - Belakangan berita yang bersumber dari Short Message Service (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) mendapat gugatan. Ini bermula dari BBM atas nama M Nazaruddin yang menyebut sejumlah nama elit Partai Demokrat menerima dana haram. Bagaimana menyikapinya?

Polemik soal sumber berita yang berasal dari SMS dan BBM bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY terkait pemberitaan yang bersumber dari BBM atas nama Nazaruddin.

"Banyak pemberitaan media massa termasuk media massa yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik yang terus mendiskriditkan Partai Demokrat dari sumber SMS dan BBM yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya berita dari SMS dan BBM menjadi judul besar dan tema utama yang menyolok," kritik SBY awal pekan ini di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Namun, pandangan berbeda justru muncul dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebutkan tidak ada persoalan pemberitaan bersumber dari SMS atau BBM. "Mengenai kebenaran pengirim itu Nazaruddin dan materiil isi SMS itu benar atau tidak, itu bukan urusan pers, tetapi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atas SMS tersebut. Adanya SMS atau email adalah sebuah fakta," ujar Bagir.

Praktik mencari informasi melalui SMS ataupun BBM sejatinya bukan hal yang baru. Karena jauh sebelumnya, para jurnalis kerap melakukan wawancara dengan berbagai narasumber melalui fasilitas teknologi itu. Praktik ini juga kerap dilakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Bahkan saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas juga kerap berkirim SMS atau BBM saat dimintai pendapat.

Praktik serupa juga pernah dilakukan Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum Denny Indrayana saat masih menjadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian anti Korupsi (Pukat) Fakuktas Hukum UGM. Denny kerap berkirim SMS menyampaikan pokok pikirannya dalam pemberantasan korupsi.

Kini, praktik yang sebenarnya lazim dilakukan politisi Partai Demokrat justru mendapat gugatan. Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mencermati, pers telah diperalat oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. "Indikasi pertama, mengapa hanya kader Partai Demokrat yang dipojokkan, padahal banyak kader lain yang juga mungkin masalahnya lebih berat," ujarnya ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Mantan wartawan ini melanjutkan, pers juga acapkali kurang bertanggungjawab menggunakan kebebasan pers. Padahal kebebasan pers, sambung Ketua Komisi III ini, harus disertai pertanggungjawaban. "Pers juga harus tunduk pada proses demokrasi dan batasan hukum," katanya.

Dia mencontohkan, dalam kasus BBM Nazaruddin, pers tidak berimbang dalam memberi porsi hak jawab yang dilakukan kader Partai Demokrat di berita headline. Dia mengingatkan, pers sebagai kekuatan demokrasi jangan disalahgunakan. "Hak jawab hanya dikutip di halaman belakang. Harusnya pada porsi yang sama dong," kritiknya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengingatkan meski BBM atau SMS bisa dijadikan sumber pemberitaan namun harus dipastikan si pengirim merupakan orang yang benar. "SMS, BBM, Twitter bisa dicatut. Buktinya akun twitter @dipoalam46 itu palsu. Itu bukan punya saya, tapi seolah-olah saya yang berkicau di situ," katanya di Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Menurut dia, BBM atau SMS cukup rawan disalahgunakan dan dipalsukan. Oleh karenanya, klarifikasi terhadap pegirim BBM atau SMS mutlak dilakukan oleh pers. "Sudah tabayunkah BBM dan SMS itu betul-betul dikirim oleh Nazarudin? Kalau tidak yakin itu dari narasumber yang sebenarnya, untuk apa disiarkan?" katanya mempertanyakan.

Di atas semua itu, benarkah BBM yang memiliki nama 'M Nazaruddin' itu dimiliki dan dipegang M Nazaruddin yang selama ini publik maksud yakni mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka KPK?

INILAH.COM termasuk yang sempat melakukan komunikasi dengan M Nazaruddin melalui BBM. Dalam status BBM atas nama Nazaruddin itu tertulis "lebih baik fitnes daripada fitnah". Status yang pernah Anas tulis di BBM saat dirinya ditempa rumor tak sedap terkait IPO PT Krakatau Steel beberapa waktu lalu.

Saat dicek ke sejumlah kolega Nazaruddin Personal Identity Number (PIN) BB yang mengatasnamakan M Nazaruddin itu ternyata sama dengan PIN yang dimiliki para koleganya. Baik yang di internal Partai Demokrat maupun di luar Partai Demokrat. "Sama PIN-nya. Iya itu PIN Pak Nazar sejak di DPR," ujar Andi Rio anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat dalam sebuah kesempatan.

Begitu juga dengan Benny K Harman. PIN BB Nazaruddin yang ia miliki ketika dicocokkan dengan sejumlah wartawan terkonfirmasikan sama. Namun belakangan, Benny mengaku, dirinya tidak lagi memiliki PIN BB Nazaruddin. Nazaruddin sendiri saat ditanya apakah benar BBM atas nama Nazaruddin benar-benar ia pegang? Dia menkonfirmasi bahwa BBM benar-benar ia pegang.

Kritik kalangan Partai Demokrat kepada pers bisa dimaklumi. Karena memang dalam kasus Nazaruddin selama dua bulan terakhir, partai pemenang pemilu ini kerap menjadi obyek pemberitaan. Jelas, posisi ini tidak menguntungkan bagi partai yang selama ini dikenal peduli dengan pencitraan media.

Meski sebenarnya, pokok persoalan yang muncul pada isi BBM Nazaruddin itu disebabkan saat Nazaruddin menyebut sejumlah nama mulai Anas Urbaningrum, Ibas Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh.

Sebenarnya cukup mudah untuk membantah beragam tudingan Nazaruddin yang dikirim dari tempat persembunyian. Adu data oleh petinggi Partai Demokrat terkait tudingan Nazaruddin jauh lebih produktif daripada menggugat dan menyalahkan pers. Karena selama ini, politisi Partai Demokrat justru hanya berujar. "Jika Nazaruddin punya bukti, silakan serahkan ke KPK".

Jelas ini bukan jawaban yang mencerahkan. Posisi Nazaruddin yang tidak diketahui tempatnya, bagaimana mungkin ia diminta untuk menyerahkan data ke KPK? Mengapa perkara yang mestinya mudah dibuat menjadi sulit? [mdr]
INILAH.COM, Jakarta - Belakangan berita yang bersumber dari Short Message Service (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) mendapat gugatan. Ini bermula dari BBM atas nama M Nazaruddin yang menyebut sejumlah nama elit Partai Demokrat menerima dana haram. Bagaimana menyikapinya?

Polemik soal sumber berita yang berasal dari SMS dan BBM bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY terkait pemberitaan yang bersumber dari BBM atas nama Nazaruddin.

"Banyak pemberitaan media massa termasuk media massa yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik yang terus mendiskriditkan Partai Demokrat dari sumber SMS dan BBM yang saya tidak pernah paham dengan akal dan logika saya berita dari SMS dan BBM menjadi judul besar dan tema utama yang menyolok," kritik SBY awal pekan ini di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Namun, pandangan berbeda justru muncul dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Bagir Manan menyebutkan tidak ada persoalan pemberitaan bersumber dari SMS atau BBM. "Mengenai kebenaran pengirim itu Nazaruddin dan materiil isi SMS itu benar atau tidak, itu bukan urusan pers, tetapi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atas SMS tersebut. Adanya SMS atau email adalah sebuah fakta," ujar Bagir.

Praktik mencari informasi melalui SMS ataupun BBM sejatinya bukan hal yang baru. Karena jauh sebelumnya, para jurnalis kerap melakukan wawancara dengan berbagai narasumber melalui fasilitas teknologi itu. Praktik ini juga kerap dilakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Bahkan saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas juga kerap berkirim SMS atau BBM saat dimintai pendapat.

Praktik serupa juga pernah dilakukan Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum Denny Indrayana saat masih menjadi Direktur Eksekutif Pusat Kajian anti Korupsi (Pukat) Fakuktas Hukum UGM. Denny kerap berkirim SMS menyampaikan pokok pikirannya dalam pemberantasan korupsi.

Kini, praktik yang sebenarnya lazim dilakukan politisi Partai Demokrat justru mendapat gugatan. Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mencermati, pers telah diperalat oleh kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. "Indikasi pertama, mengapa hanya kader Partai Demokrat yang dipojokkan, padahal banyak kader lain yang juga mungkin masalahnya lebih berat," ujarnya ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Mantan wartawan ini melanjutkan, pers juga acapkali kurang bertanggungjawab menggunakan kebebasan pers. Padahal kebebasan pers, sambung Ketua Komisi III ini, harus disertai pertanggungjawaban. "Pers juga harus tunduk pada proses demokrasi dan batasan hukum," katanya.

Dia mencontohkan, dalam kasus BBM Nazaruddin, pers tidak berimbang dalam memberi porsi hak jawab yang dilakukan kader Partai Demokrat di berita headline. Dia mengingatkan, pers sebagai kekuatan demokrasi jangan disalahgunakan. "Hak jawab hanya dikutip di halaman belakang. Harusnya pada porsi yang sama dong," kritiknya.

Terpisah, Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengingatkan meski BBM atau SMS bisa dijadikan sumber pemberitaan namun harus dipastikan si pengirim merupakan orang yang benar. "SMS, BBM, Twitter bisa dicatut. Buktinya akun twitter @dipoalam46 itu palsu. Itu bukan punya saya, tapi seolah-olah saya yang berkicau di situ," katanya di Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Menurut dia, BBM atau SMS cukup rawan disalahgunakan dan dipalsukan. Oleh karenanya, klarifikasi terhadap pegirim BBM atau SMS mutlak dilakukan oleh pers. "Sudah tabayunkah BBM dan SMS itu betul-betul dikirim oleh Nazarudin? Kalau tidak yakin itu dari narasumber yang sebenarnya, untuk apa disiarkan?" katanya mempertanyakan.

Di atas semua itu, benarkah BBM yang memiliki nama 'M Nazaruddin' itu dimiliki dan dipegang M Nazaruddin yang selama ini publik maksud yakni mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat yang kini menjadi tersangka KPK?

INILAH.COM termasuk yang sempat melakukan komunikasi dengan M Nazaruddin melalui BBM. Dalam status BBM atas nama Nazaruddin itu tertulis "lebih baik fitnes daripada fitnah". Status yang pernah Anas tulis di BBM saat dirinya ditempa rumor tak sedap terkait IPO PT Krakatau Steel beberapa waktu lalu.

Saat dicek ke sejumlah kolega Nazaruddin Personal Identity Number (PIN) BB yang mengatasnamakan M Nazaruddin itu ternyata sama dengan PIN yang dimiliki para koleganya. Baik yang di internal Partai Demokrat maupun di luar Partai Demokrat. "Sama PIN-nya. Iya itu PIN Pak Nazar sejak di DPR," ujar Andi Rio anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat dalam sebuah kesempatan.

Begitu juga dengan Benny K Harman. PIN BB Nazaruddin yang ia miliki ketika dicocokkan dengan sejumlah wartawan terkonfirmasikan sama. Namun belakangan, Benny mengaku, dirinya tidak lagi memiliki PIN BB Nazaruddin. Nazaruddin sendiri saat ditanya apakah benar BBM atas nama Nazaruddin benar-benar ia pegang? Dia menkonfirmasi bahwa BBM benar-benar ia pegang.

Kritik kalangan Partai Demokrat kepada pers bisa dimaklumi. Karena memang dalam kasus Nazaruddin selama dua bulan terakhir, partai pemenang pemilu ini kerap menjadi obyek pemberitaan. Jelas, posisi ini tidak menguntungkan bagi partai yang selama ini dikenal peduli dengan pencitraan media.

Meski sebenarnya, pokok persoalan yang muncul pada isi BBM Nazaruddin itu disebabkan saat Nazaruddin menyebut sejumlah nama mulai Anas Urbaningrum, Ibas Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Mirwan Amir, Angelina Sondakh.

Sebenarnya cukup mudah untuk membantah beragam tudingan Nazaruddin yang dikirim dari tempat persembunyian. Adu data oleh petinggi Partai Demokrat terkait tudingan Nazaruddin jauh lebih produktif daripada menggugat dan menyalahkan pers. Karena selama ini, politisi Partai Demokrat justru hanya berujar. "Jika Nazaruddin punya bukti, silakan serahkan ke KPK".http://www.blogger.com/img/blank.gif

Jelas ini bukan jawaban yang mencerahkan. Posisi Nazaruddin yang tidak diketahui tempatnya, bagaimana mungkin ia diminta untuk menyerahkan data ke KPK? Mengapa perkara yang mestinya mudah dibuat menjadi sulit? [mdr]

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/menggugat-isi-bbm-nazaruddin-134900639.html

Posted in: Berita